Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) dengan topik pertembakauan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/3). Presiden menyatakan, permasalahan pertembakauan sejatinya dipandang dari aspek kesehatan dan petani.
Rakyat dinilai perlu dilindungi dari gangguan kesehatan. Selain itu, masa depan generasi penerus juga harus dijaga. Presiden menerima informasi bahwa rokok menempati peringkat dua konsumsi rumah tangga masyarakat miskin.
“Rumah tangga miskin lebih memilih belanja rokok dari pada belanja makanan bergizi,” kata Presiden ketika membuka ratas.
Anggaran untuk mengonsumsi produk tembakau, menurut Presiden, 3,2 kali lebih besar dari biaya pengeluaran untuk telur dan susu, 4,2 kali dari pengeluaran untuk beli daging. Kemudian, 4,4 kali dari biaya pendidikan, dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan.
“Tentu ini akan berdampak pada kualitas SDM di masa yang akan datang. Konsumsi produk tembakau dengan jumlah yang tinggi juga menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung negara, dan yang ditanggung masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, pada 2015, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan membiayai penderita penyakit tidak menular. Penyakit yang salah satunya disebabkan konsumsi rokok dan paparan asap rokok.
Meski begitu, Presiden juga meminta agar aspek petani turut diperhatikan.
“Ini juga penting. Kerja pertembakauan, yang hidupnya sangat bergantung pada hasil tembakau,” katanya.
Sekadar diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan menimbulkan polemik di publik. Sebagian kelompok yang kontra atas RUU memang menekankan pentingnya kesehatan masyarakat.
Usai ratas, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah masih berusaha mencari titik temu mengenai RUU Pertembakauan yang merupakan usul inisiatif DPR.
“Pemerintah belum sepakat. Prosesnya masih kita cari seperti apa,” kata Yasonna
Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, pemerintah bakal berkonsultasi dengan pimpinan DPR terlebih dahulu. “Kita akan konsultasi dulu dengan pimpinan dewan,” kata Enggartiasto.
Sumber: Berita Satu