Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Okky Asokawati menilai angka kemiskinan yang semakin meningkat karena rokok menunjukkan Pemerintah Jokowi abai dalam mencerdaskan bangsa. Kampanye bahaya rokok hingga saat ini disebut cenderung hanya formalitas saja.
Pemerintah, menurutnya, kurang massif dalam menekan konsumsi rokok di tengah masyarakat melalui kebijakan yang konkret. "Kontribusi kemiskinan baik di kota dan di desa karena rokok sungguh cukup memprihatinkan kita semua. Kondisi ini seperti pepatah populer, habis jatuh tertimpa tangga," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/1).
Ide revolusi mental yang digulirkan Pemerintahan Jokowi semestinya dapat mengubah cara pandang masyarakat untuk memilih perilaku yang sehat fisik dan cerdas dalam melakukan pilihan-pilihan hidup.
Dia meminta pemerintah perlu melakukan terobosan terhadap pengentasan kemiskinan karena masalah kemiskinan dan rokok ini akan memengaruhi secara signifikan dengan beban BPJS Kesehatan, bonus demografi tahun 2025, serta keberhasilan Indonesia bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Saya melihat, pemerintah mengalami situasi sulit antara mengutamakan kesehatan dan pengentasan kemiskinan atau penambahan pendapatan melalui penerimaan kas negara melalui cukai rokok," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Indonesia pada awal pekan ini, untuk bulan September 2015 baik di kota maupun di desa. Faktanya kontribusi rokok menjadi komoditas terbesar penyebab kemiskinan setelah beras yakni sebesar 8,08 persen di kota dan 7,68 persen di desa.
Dengan kata lain, pengeluaran keluarga yang besar setelah beras adalah rokok. Akibatnya, keluarga tidak lagi mampu mencukupi karbohidrat yang sehat.